e-gov

 1.1  Pengertian The Digital Devide 

a.       Menurut Kamus Komputer dan Teknologi Informasi, Digital divide yaitu istilah yang digunakan untuk menerangkan jurang perbedaan antara mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal akses, dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi modern, dengan mereka yang tidak berpeluang menikmati teknologi tersebut.

b.      Menurut Inpres No.3 Tahun 2003 disebutkan bahwa digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

c.       Menurut Dr. Craig Warren Smith (Investor Group Against Digital Divide), Digital divide (kesenjangan digital) yaitu kesenjangan antara mereka yang mendapatkan keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.

d.      Menurut Donny B.U., M.Si, Istilah "digital divide" terbentuk untuk menggambarkan kesenjangan dalam memahami, kemampuan, dan akses teknologi. Sehingga muncul istilah “the have” sebagai pemilik/penggunna teknologi dan “the have not” yang berarti sebaliknya.

e.       Menurut Direktorat Pemberdayaan Telamatika Departemen Komunikasi dan Informatika, Digital divide mempunyai arti sebagai kesenjangan (gap) antara individu, rumah tangga, bisnis, (atau kelompok masyarakat) dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan atas akses teknologi informasi dan komunikasi/TIK (information and communication technologies/ ICT) atau telematika dan penggunaan internet untuk beragam aktivitas. Jadi, digital divide atau “kesenjangan digital” sebenarnya mencerminkan beragam kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan akibat perbedaan pemanfaatannya dalam suatu negara dan/atau antar Negara.

f.       Menurut Sigit Widodo (SW): Selama ini kita selalu mengatakan, kesenjangan digital (digital divide) itu terjadi karena masalah infrastruktur. Namun ternyata ada hal-hal lain yang menyebabkannya. Dan salah satunya adalah masih kurangnya content berbahasa Indonesia.

g.      Yayan Sopyan (YS), Berbicara mengenai kesenjangan digital berarti berbicara mengenai gap antara kelompok masyarakat yang bisa menikmati teknologi digital sebagai alat untuk bekerja, berkreasi, berkreativitas, dan lain sebagainya- dan menikmati keuntungan-keuntuingan yang diberikan oleh teknologi digital, dan kelompok masyarakat yang sama sekali tidak mencicipi itu. Itulah yang disebut kesenjangan digital.

 

1.2 Penyebab Terjadinya Digital Devide

1. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sebuah fasilitas pendukung, seperti infrastruktur listrik, internet, komputer dan lain. Contoh mudah mengenai kesenjangan infrastruktur ini, orang yang punya akses ke komputer bisa bekerja dengan cepat. Ia bisa menulis lebih cepat di bandingkan mereka yang masih menggunakan mesin ketik manual.

Contoh yang lain, orang yang mempunyai akses ke komputer Internet, otomatis mempunyai wawasan yang lebih luas di bandingkan mereka yang sama sekali tidak punya akses ke informasi di Internet yang serba luas.

2. Kekurangan skill (SDM)

Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam dunia ilmu teknologi dan informasi karena SDM ini menentukan biasa tidaknya seorang mengoperasikan atau mengakses sebuah informasi.

3. Kekurangan isi (konten) materi bahasa indonesia

Content berbahasa Indonesi menentukan bisa tidaknya seorang dapat mengerti mengakses Internet, di Indonesia terutama kota-kota tingkat pendidikan sudah lebih tinggi. Jadi, sedikit banyak sudah mengerti bahasa Inggris. Sedangkan yang di desa, seperti petani-petani, mereka masih sangat kurang dalam menggunakan bahasa asing (Inggris).

4. Kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri.

       Berbicara mengenai kesenjangan digital, bukanlah semata-mata persoalan infrastuktur. Banyak orang memiliki komputer, bahkan setiap hari, setiap jam- bisa mengakses Internet tetapi "tidak menghasilkan apapun".

       Misal, ada seorang remaja punya akses ke komputer dan Internet. Tapi yang dia lakukan hanya chatting yang biasa-biasa saja. Tentu saja, ia tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh teknologi digital. Itu artinya, kesenjangan digital tidak hanya bisa dijawab dengan penyediaan infrastruktur saja. Infrastruktur tentu dibutuhkan tetapi persoalannya adalah ketika orang punya komputer dan bisa mengakses Internet, pertanyaan berikutnya adalah, "apa yang mau diakses? Apa yang mau dia kerjakan dengan peralatan itu, dengan keunggulan-keunggulan teknologi itu.

1.3 Dampak Positif Digital Devide

Dampak positif kesenjangan digital bagi sebagian orang yang belum mengenal atau menerapkan teknologi adalah masyarakat dapat termotifasi untuk ikut ambil bagian dalam peningkatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi masa kini yang dapat menyatukan atau menggabungkan berbagai informasi, data dan sumber untuk dimanfaatkan sebagai ilmu bagi kegunaan seluruh umat manusia melalui penggunaan berbagai media dan peralatan telekomunikasi modern.

Dengan menggunakan berbagai media, peralatan telekomunikasi dan computer canggih, Teknologi Informasi akan terus berkembang dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan peradaban umat manusia di seluruh dunia. Kemajuan peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad informasi ini telah memudahkan manusia berkomunikasi antara satu dengan lainnya.

1.4 Dampak Negatif Digital Devidein.

Kemajuan Teknologi Informasi itu terlahir dari sebuah kemajuan zaman, bahkan mungkin ada yang menolak anggapan, semakin tinggi tingkat kemajuan yang ada, semakin tinggi pula tingkat kriminalitas yang terjadi. Kehadiran internet ditengah masyarakat menimbulkan dampak positif dan Negatif, ibarat sebilah pisau, tergantung pemakainnya. Bila digunakan untuk hal-hal yang benar dan bermanfaat akan sangat membantu menyelesaikan pekerjaan, tetapi jika jatuh ditangan orang jahat akan membahayakan orang lain. Misalnya ; Pembobolan Kartu Kredit. pembobolan kartu kredit (Credit Card Fraud) dengan modus mencuri dan memalsukan kartu kredit. Perbuatan ini menimbulkan kerugian pada pemilik kartu Bank penerbit bahkan merugikan Negara.

Digital Divide tidak bisa diselesaikan dengan peningkatan akses terhadap teknologi itu sendiri, karena kesenjangan dalam hal ini berpotensi melahirkan persoalan kesenjangan baru dalam masyarakat atau memperparah persoalan kesenjangan yang ada, terutama di negara berkembang atau kelompok masyarakat/ daerah yang relatif tertinggal. Digital divide atau senjang digital mengacu pada kesenjangan atau jurang yang menganga di antara mereka yang dapat mengakses teknologi informasi (TI) dan mereka yang tidak dapat melakukannya. Ketakseimbangan ini bisa berupa ketakseimbangan yang bersifat fisik (tidak mempunyai akses terhadap komputer dan perangkat TI lain) atau yang bersifat keterampilan yang diperlukan untuk dapat berperan serta sebagai warga digital. Jika pembagian mengarah ke kelompok, maka senjang digital dapat dikaitkan dengan perbedaan sosial-ekonomi (kaya/miskin), generasi (tua/muda), atau geografis (perkotaan/pedesaan). Sejalan dengan berkembangnya dan makin tidak terpisahkannya Internet dengan TI, maka digital divide mencakup juga ketakseimbangan akses terhadap dunia maya.dan faktor-faktor yang haus diperhatikan sekarang ini persaingan Digital Devide.

1.5 Solusi Mengurangi Digital Devide

     Langkah yang terbaik untuk mengurangi kesejangan digital adalah :

1.      menyiapkan masyarakat untuk bisa menangani, menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi yang tersedia. Penyiapan kondisi psikologis bagi masyarakat untuk menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi bagi diri mereka sendiri akan lebih efektif dan mendewasakan masyarakat untuk bisa mengelola informasi dengan baik. Dengan kemajuan teknologi informasi seseorang atau masyarakat akan mendapat kemudahan akses untuk menggunakan dan memperoleh informasi. Misalnya dengan mengadakan penyuluhan kesekolah-sekolah tentang penggunaan Internet.

2.      Pembangunan fasilitas telekomunikasi antara kota dan desa, sehingga setiap masyarakat yang ingin mengakses informasi dapat tercapai dengan tersedianya fasilitas telekomunikasi yang memadai. Wartel dan Warnet memainkan peranan penting dalam mengurangi digital divide. Warung Telekomunikasi dan Warung Internet ini secara berkelanjutan memperluas jangkauan pelayanan telepon dan internet, baik di daerah kota maupun desa. Secara singkat solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi digital divide, yaitu :

a.      Penyedian infrastruktur yang memadai;

b.      Memberikan penyuluhan tentang kemajuan teknologi informasi

c.       Pembangunan fasilitas telekomunikasi antara kota dan desa.

1.6 DIGITAL DIVIDE DAN KAITANNYA DENGAN E-GOVERNMENT

Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government menyebutkan bahwa tuntutan perubahan merupakan motivasi e-government. E-Government sendiri merupakan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pada Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government pasal 5 menyebutkan bahwa “Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi  birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.”

Dengan hadirnya e-government secara utuh diharapkan dapat mempermudah, memperlancar, dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan  Indonesia mampu mengikuti perubahan ke arah globalisasi saat ini. Perubahan-perubahan dalam tubuh Indonesia terjadi seiring dengan transformasi menuju era masyarakat informasi pada dunia. Hal ini sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat sebagai dampak dari globalisasi. Penggunaan media elektronik sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam masyarakat informasi. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan global tersebut sehingga masyarakat informasi dapat terwujud. Tapi jika Indonesia tidak mampu menyesuaikan diri dikhawatirkan adanya kesenjangan digital yang semakin melebar.

Dengan melihat isu digital divide, pengembangan e-government di Indonesia sangat penting. Pengembangan e-government itu sendiri menurut Inpres No.3/2003 merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif  dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah  dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

1.7 Kasus Digital Devide Negara Lain

Akademisi umumnya mendefinisikan kesenjangan digital sebagai terutama tentang kesenjangan yang ada antara orang-orang yang memiliki akses ke media digital dan internet dan mereka yang tidak memiliki akses (lihat Norris 2001; Meredyth et al 2003;. Servon 2002; Holderness 1998; Haywood 1998).Kesenjangan dalam kepemilikan dan akses terhadap media ini secara potensial dapat mempengaruhi akses ke informasi dari internet oleh masyarakat yang kurang beruntung dan juga menciptakan atau memperkuat kesenjangan sosial-ekonomi berdasarkan marjinalisasi digital dari kelas miskin dan wilayah di dunia. Sebagai contoh, pada tahun 1999 Thailand telah telepon selular lebih dari seluruh Afrika sementara Amerika Serikat memiliki komputer lebih dari seluruh dunia gabungan (lihat UNDP 1999: 75). Demikian pula, di sekitar periode yang sama, negara-negara industri (yang memiliki kurang dari 15 persen dari orang-orang di dunia) memiliki 88 persen pengguna internet.Amerika Utara saja (dengan kurang dari 5 persen dari orang-orang) memiliki lebih dari 50 persen dari semua pengguna (HDP 2003: 75). Dengan demikian ketidakseimbangan, atau kesenjangan penyebaran media digital dan Internet-informasi antara kaya dan miskin-informasi di seluruh dunia secara umum digunakan sebagai kriteria menentukan utama dari kesenjangan digital di mana universal akses ke New Media dipandang sebagai bagian dari solusi terhadap tantangan pembangunan dan demokratisasi yang menghadapi banyak komunitas di seluruh dunia (lihat Bab 9).

1.8 HASIL PENELITIAN DIGITAL DEVIDE

Dunia digital bukan lagi melulu milik negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.Kesenjangan digital kini makin menyempit antara negara-negara di dunia.Era digital telah menembus batas-batas negara di dunia.

Dalam salah satu temuan laporan perekonomian digital 2010 yang dilansir The IBM Institute for Business Value yang bekerja sama dengan Economist Intelligence Unit (EIU) disebutkan, negara-negara di dunia kini sudah terkoneksi satu sama lain.

Laporan ini menggarisbawahi bahwa kesenjangan antara negara yang berada di urutan teratas dan terbawah dalam peringkat hanya berbeda 5,5 poin (skala 1-10) tahun ini. Hasil itu menurun dibanding 5,9 poin tahun lalu. Hal ini karena penilaian tidak lagi hanya didasarkan pada kualitas akses jaringan telekomunikasi dan internet, tapi model pemeringkatan tahun ini juga menilai kualitas akses mobile broadbandnegaranegara berdasarkan koneksi 3G dan fiber yang ada serta prevalensinya. ”Perubahan dalam model yang disebutkan di atas meningkatkan nilai negara-negara di peringkat bawah. Tetapi mengurangi nilai negara-negara papan atas.

Seperti harga broadbandyang semakin terjangkau, negara-negara di peringkat bawah juga meraih peningkatan di beberapa bidang,”ujar Director of Global Technology Research EIU Denis McCauley sebagaimana dilansir dalam laman situs resmi EIU. Beberapa negara di Eropa dan Amerika Utara mendapatkan nilai yang lebih rendah, bahkan beberapa negara mengalami penurunan peringkat karena jaringan berkecepatan tinggi mereka masih perlu lebih dikembangkan.Peringkat negara-negara Asia yang menanamkan investasi cukup besar dalam jaringan-jaringan generasi mendatang mengalami kenaikan signifikan.

Beberapa temuan penting lain dalam studi ini di antaranya negaranegara Nordik maju pesat di hampir semua bidang perekonomian digital. Swedia pada 2010 ini menggeser pemimpin ”e-readiness” sebelumnya, Denmark, dengan angka tipis. Sedangkan Finlandia dan Norwegia berada di antara enam negara perekonomian digital teratas tahun ini. Finlandia naik enam posisi, terutama karena peningkatan indikator performa dalam kategori penggunaan layanan online. Tiga negara pemimpin digital Asia mengalahkan kawasan lain dalam hal kualitas.

Taiwan,Korea Selatan, dan Jepang meningkat pesat dalam peringkat perekonomian digital ini berkat tingginya nilai yang mereka raih dibanding negara-negara di kawasan lain dalam hal kualitas broadband dan mobile. Densitas kabel fiber tingkat tinggi memungkinkan ketiga negara ini melaksanakan agenda digital mereka. Di sisi lain, biaya broadband semakin terjangkau di seluruh dunia. Pada 49 dari 70 negara, biaya bulanan yang diberlakukan penyedia sarana broadband adalah di bawah 2% dari rata-rata pendapatan bulanan rumah tangga pada 2010.Pada 2009 hanya terdapat 42 dari 70 negara dan hanya 33 negara pada 2008.

Biaya yang lebih terjangkau semakin kentara di negara- negara berkembang seperti Vietnam dan Nigeria. ”Bagaimanapun perkembangan digital yang kuat membutuhkan kemajuan dan tindakan yang terarah di berbagai bidang,” tambah McCauley. Pemimpin peringkat tahun ini, Swedia,dan sebagian besar negara yang berada di urutan peringkat teratas lain mengandalkan konektivitas yang prima, lingkungan bisnis, dan hukum yang stabil. Selain itu, faktor pendorong pendidikan dan budaya yang kuat, kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah yang kondusif juga menjadi andalan dalam pengembangan ekonomi digital di sejumlah negara. Hasilnya, penggunaan layanan digital perorangan maupun perusahaan meningkat.

Peringkat 10 besar untuk perekonomian digital tahun ini ialah Swedia di urutan pertama dengan skor 8,49.Denmark (2) dengan nilai 8,41,Amerika Serikat (3) nilai 8,41, Finlandia (4) nilai 8,36,Belanda (5) nilai 8,36, Norwegia (6) nilai 8,24, Hong Kong (7) nilai 8,22,Singapura (8) nilai 8,22,Australia (9) dengan nilai 8,21, dan Selandia Baru (10) nilai 8,07. Kemudian beberapa negara Asia di antaranya Taiwan berada di peringkat ke-12 dengan nilai 7,99, Korea Selatan (13) nilai 7,94, Jepang (16) nilai 7,85, Malaysia (36) nilai 5,93,Thailand (49) nilai 4,86, Filipina (54) nilai 4,47, China (56) nilai 4,28, India (58) nilai 4,11, Vietnam (62) nilai 3,87, dan Sri Lanka (63) nilai 3,81.

Posisi Indonesia hanya berada di urutan ke-65 dari 70 negara yang dinilai dengan skor 3,60. Peringkat Indonesia pada 2010 ini tidak beranjak dibanding tahun lalu yang juga berada di posisi ke-65 dengan skor 3,51. Laporan yang berjudul ”Digital Economy Rankings 2010: Beyond E-Readiness” menilai lebih dari 100 kriteria kuantitatif dan kualitatif, yang dibagi ke dalam enam kategori,dimasukkan ke dalam pemeringkat ekonomi digital.Enam kategori ini ialah konektivitas dan infrastruktur teknologi dengan bobot nilai 20%,lingkungan bisnis (15%), lingkungan sosial dan budaya (15%),kebijakan dan lingkungan hukum (10%), visi dan kebijakan pemerintah (15%), serta pengadopsian bisnis dan konsumer (25%).

Untuk indikator lingkungan bisnis menggunakan sembilan indikator turunan yang diringkas dari 74 subindikator. Sumber data yang digunakan dalam menyusun laporan ini di antaranya data EIU, Pyramid Research, Bank Dunia,The World Intellectual Property Organization, termasuk data e-participation index dari The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Kriteria kualitatif dinilai oleh jaringan pakar negara EIU yang juga melalui peninjauan terlebih dahulu. Laporan peringkat perekonomian digital ini sebelumnya dikenal sebagai ”peringkat e-readiness”, penelitian tolak ukur teknologi tahunan yang dikeluarkan EIU.Tujuannya untuk menggambarkan prevalensi koneksi internet atas konsumen, bisnis, pemerintah, dan peranan yang sangat diperlukan.

Layanan dan komunikasi digital ini sangat berperan penting di berbagai negara. Laporan ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana tantangan memaksimalkan teknologi komunikasi dan informasi yang dihadapi 70 negara yang dinilai di masa mendatang.

KESIMPULAN

Di era globalisasi saat ini, dimana kebutuhan akan teknologi dan jaringan komunikasi meningkat pesat mengharuskan setiap negara (termasuk Indonesia) untuk dapat memberikan pelayanan yang berbasis elektronik kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengefektif dan mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu di butuhkanlah e-government. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kendala, terutama terbatasnya ketersediaan infrastruktur yang justru mengakibatkan digital divide.

Digital divide mempunyai arti sebagai kesenjangan (gap) antara individu, rumah tangga, bisnis, (atau kelompok masyarakat) dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan atas akses teknologi informasi dan komunikasi/TIK (information and communication technologies/ ICT) atau telematika dan penggunaan internet untuk beragam aktivitas. Jadi, digital divide atau “kesenjangan digital” sebenarnya mencerminkan beragam kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan akibat perbedaan pemanfaatannya dalam suatu negara dan/atau antar Negara.

Hal ini tentu perlu ditanggapi sedini mungkin dengan penuh kesungguhan, sebelum jarak kesenjangan tersebut semakin melebar. Upaya antisipasi atas perkembangan/perubahan di masa datang juga perlu dikembangkan, mengingat kecepatan dan kompleksitas perubahan yang cenderung meningkat, serta perkembangan telematika yang sering dinilai penuh kejutan yang masih sulit diperkirakan.

            Banyak solusi yang sebenarnya dapat dipakai untuk mengurangi digital divide ini, antara lain yaitu :

a.      Penyedian infrastruktur yang memadai;

b.      Memberikan penyuluhan tentang kemajuan teknologi informasi;

c.       Pembangunan fasilitas telekomunikasi antara kota dan desa.